PANDANGAN GEREJA TERHADAP PELAKSANAAN HUKUMAN MATI

Oleh: RD. YanQ

Pengantar

Bila dilihat secara sepintas, ajaran moral Gereja Katolik tentang masalah hukuman mati terasa agak membingungkan pada beberapa bagiannya. Tidak seperti dalam isu-isu menyangkut aborsi atau kontrasepsi buatan, ajaran Gereja tentang hukuman mati nampaknya sedikit saling bertentangan.[1] Di satu pihak, iman Katolik selalu  menghargai kesucian kehidupan manusia. Hidup adalah pemberian dari Allah dan karenanya hanya Allah-lah yang memiliki hak mutlak untuk dapat mengambilnya, bukan manusia. Namun di sisi lain, tradisi Gereja juga mengajarkan untuk menghormati legitimasi hukum dalam menjalankan hukuman yang setimpal bagi para penjahat.

Pernyataan publik dari para pemimpin Katolik dan juga para pemimpin Kristen lainnya berupa himbauan untuk mengupayakan suatu bentuk abolisi bagi para terpidana yang dijatuhi hukuman mati, secara tertentu pula menambah kebingungan tentang sikap Gereja terhadap persoalan hukuman mati.

Untuk dapat secara lebih baik memahami persoalan ini dibutuhkan suatu klasifikasi tentang apa yang diajarkan dan apa yang tidak dimaksudkan oleh Gereja dengan ajarannya ini. Setiap usaha dalam mengklasifikasi persoalan ini sekurang-kurangnya harus mempertimbangkan dua pertanyaan ini:

1) Apakah masyarakat mempunyai hak untuk mengajukan pidana mati bagi pelaku kejahatan berat? Jika demikian,

2) Apakah situasi dan kondisi dunia modern memungkinkan masyarakat dalam menjalankan haknya ini?

1.  Hak Menjatuhkan Hukuman Mati

1.1. Pandangan Kitab Suci

1.1.1. Kitab Suci Perjanjian Lama

Dalam menjawab pertanyaan tentang persoalan hukuman mati, pertama-tama Gereja selalu memulai dengan mengacu pada apa yang Allah nyatakan kepada kita dalam Kitab Suci dan tradisi. Sayangnya, melihat persoalan ini dalam sudut pandang Kitab Suci tidaklah menyelesaikan persoalan. Hal ini dikarenakan oleh kenyataan bahwa di dalam Kitab Suci juga ditemukan adanya dua kecenderungan yang cukup berimbang tentang boleh tidaknya dijalankan hukuman mati.[2]

Di dalam Kitab Suci Perjanjian Lama kita menemukan bahwa hukuman mati diperintahkan untuk berbagai perbuatan, seperti pembunuhan (Keluaran 21:12), penculikan (Keluaran 21:16), hubungan seks dengan binatang (Keluaran 21:19), perzinahan (Imamat 20:10), homoseksualitas (Imamat 20:19), menjadi nabi palsu (Ulangan 13:5), pelacuran dan pemerkosaan (Ulangan 24:4) dan berbagai kejahatan lainnya.

Meskipun demikian, Allah seringkali menyatakan kemurahan-Nya ketika berhadapan dengan kesalahan yang seharusnya dianggap bisa dijatuhi hukuman mati. Hal ini nampak misalnya ketika Daud melakukan perzinahan dan pembunuhan berencana, namun Allah tidak menuntut nyawanya diambil (2 Samuel 11:1-5; 4-17; 12:13). Contoh lain dapat dilihat di dalam kisah tentang Kain yang membunuh saudaranya Habel. Dalam kisah ini nampak bahwa Allah menghukum Kain yang telah membunuh saudaranya Habel, tetapi Allah tidak menjatuhkan hukuman mati atasnya. “Sekali-kali tidak! Barangsiapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya tujuh kali lipat.” Kemudian TUHAN menaruh tanda pada Kain, supaya ia jangan dibunuh oleh siapapun yang bertemu dengan dia” (Kejadian 4:15).

Dari sisi ini dapat dilihat bahwa nampaknya Perjanjian Lama mengajarkan tentang pelaksanaan hukuman mati sejauh menyangkut persoalan/ kesalahan yang bersifat serius dan biasanya menyangkut kejahatan terhadap masyarakat. Hal ini misalnya menyangkut pelanggaran terhadap perjanjian dengan Tuhan yang darinya dianggap bisa mendatangkan hukuman/ kutukan bagi bangsa Israel. Maka untuk menjaga hubungan yang harmonis dengan Allah, para pelanggar ini harus dikeluarkan dari masyarakat. Tentu saja di sini yang dimaksudkan dengan dikeluarkan dari lingkungan masyarakat artinya dihukum dengan hukuman mati, dan hukuman mati yang umumnya dijalankan adalah dengan cara dirajam dengan batu.[3] Hal ini juga berhubungan erat dengan pengertian mereka tentang penyelenggaraan Tuhan, yakni bahwa yang berkuasa atas hidup dan mati hanyalah Tuhan sendiri. Dia merupakan sumber dan pemelihara segalanya, termasuk hukum. Oleh karena itu, yang melanggar perjanjian yang telah dibuat dengan umat-Nya dapat diserahkan kepada kematian oleh kuasa-Nya dan dalam nama-Nya.

Namun di sisi lain, Tuhan adalah maha pengampun yang tidak serta merta menghendaki kematian orang berdosa. Dalam konteks ini, Perjanjian Lama juga memperlihatkan secara jelas tentang Tuhan yang Maha Pengampun dan murah hati. Ini nampak dalam sabda-Nya kepada Yehezkiel: “Katakanlah kepada mereka: Demi Aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan ALLAH, Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu! Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel?” (Yehezkiel 33:11)

Dengan demikian nampak bahwa Allah memang menghukum yang bersalah, namun Dia tidak menghendaki orang berdosa itu mati, namun Allah lebih menghendaki agar ia bertobat dan kembali kepada jalan yang benar. Dari sini nampak adanya semacam cara pendidikan dari Allah yang masih mau memberi kesempatan kepada yang bersalah untuk bisa berubah.

1.1.2. Kitab Suci Perjanjian Baru

1.1.2.1. Injil-Injil

Perjanjian Baru tidak memiliki ajaran yang spesifik tentang persoalan hukuman mati. Namun gagasan Perjanjian Lama yang menekankan prinsip mata ganti mata diubah di dalam Perjanjian Baru dengan menekankan “hukum kasih dan pembebasan”. Dalam hal ini Perjanjian Baru menghadirkan suatu hukum baru yang merupakan sebuah penyempurnaan dari hukum lama, yakni hukum cinta kasih dengan menekankan perlunya mengasihani musuh. Hukum ini dikemukakan oleh Yesus ketika harus diperhadapkan dengan kenyataan banyaknya kecenderungan balas dendam yang terjadi di lingkungan bangsa-Nya.[4]

Dalam kata-kata dan tindakan-Nya, Yesus menunjukkan kepada para murid-Nya untuk menghindari semangat balas dendam dan mengusahakan cinta kasih. Cinta adalah prinsip yang harus dipadukan dalam kata-kata dan tindakan. Dengan mengajarkan tentang semangat hidup dalam kasih, Yesus mau menunjukkan bahwa semangat balas dendam janganlah menjadi motivasi terdalam dalam setiap tindakan manusia apalagi menjadi motivasi untuk menghakimi sesama.[5]

Dalam kotbah di bukit, Yesus menetapkan dan menjelaskan hukum baru. Dia memerintahkan kepada para pengikutnya untuk melepaskan tidak hanya perbuatan-perbuatan jahat, tetapi juga kecenderungan jahat yang timbul dari mereka. “Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita: Jangan membunuh; siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi Aku berkata kepadamu: Setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum; siapa yang berkata kepada saudaranya: Kafir! harus dihadapkan ke Mahkamah Agama dan siapa yang berkata: Jahil! harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala.” (Matius 5:21-22).

Selain itu, hukum baru yang dikemukakan Yesus akan menghapus semua hal yang membatasi perwujudan kasih para pengikut-Nya, di mana Ia menekankan tentang kasih yang tak terbatas. “Kamu telah mendengar firman: Mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi Aku berkata kepadamu: Janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu….Kamu telah mendengar firman: Kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi Aku berkata kepadamu: Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu.”(Matius 5:38-39; 43-44. Bandingkan pula Matius 22:34-40; Markus 12:28-34; Lukas 10:25-28).

Dengan ini sesungguhnya Yesus mau menunjukkan bahwa semua manusia adalah orang yang tak luput dari dosa dan karenanya tidak mempunyai hak untuk menghakimi satu sama lain (Matius 7:1-7). Dalam kasus tentang perempuan yang kedapatan berzinah, Yesus berkata kepada orang-orang yang ingin melemparinya dengan batu: “Barangsiapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu” (Yohanes 8:7).

Dari apa yang bisa ditemukan dalam Perjanjian Baru, nampaknya Yesus dalam arti tertentu tidak menyetujui dijalankanya praktek hukuman mati. Namun demikian itu bukanlah berarti Dia menyetujui adanya kejahatan, tetapi terutama yang diajarkan-Nya adalah tentang kasih Allah yang begitu  agung, kasih yang selalu rela untuk mengampuni dan mau memberi kesempatan bagi semua orang untuk berubah.[6] Meskipun demikian memang diakui bahwa Yesus tidak berbicara secara langsung untuk menentang praktek hukuman mati.[7]

1.1.2.2. Surat Paulus Kepada Jemaat Di Roma

Tidak seperti injil-injil, Surat Rasul Paulus kepada Jemaat di Roma secara langsung berbicara tentang persoalan hukuman mati dan peran masyarakat dalam pelaksanaannya. Setelah hanya menyebutkan tugas dan kewajiban penganut Kristian, Paul mengajukan nasehat berikut:

” Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah, yang tidak berasal dari Allah; dan pemerintah-pemerintah yang ada, ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barangsiapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah dan siapa yang melakukannya, akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian dari padanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat.” (Roma 13:1-4).

Beberapa orang melihat pernyataan Paulus ini sebagai sebuah pengakuan  akan kekuasaan penguasa sipil dalam menjatuhkan suatu hukuman. Tidak diragukan bahwa Paulus mengakui otoritas penguasa sipil. Dia bahkan menerima otoritas dari penguasa sipil pada masanya, dari abad pertama kebudayaan Helenis, untuk memberlakukan hukuman mati. Tetapi pengakuan akan otoritas ini tidak serta merta memberi kesan suatu refleksi moralitas dari hukuman mati pada umumnya, atau khususnya pada kekuasaan yang mengaturnya. Pada umumnya, Paulus hanya menerima suatu otoritas penguasa untuk melaksanakan hukuman mati, tanpa melihat aspek moralitasnya. Yang pasti bahwa sikap toleransinya ini tidak perlu selalu diartikan sebagai persetujuannya atas praktek hukuman mati.[8]

 

1.2. Pandangan Para Pemikir Katolik Tentang Hukuman Mati

1.2.1. Zaman Bapak-Bapak Gereja

Gereja pada masa setelah para Rasul juga tidak menetapkan suatu pandangan yang jelas tentang persoalan hukuman mati. St. Clemens dari Alexandria (150-215) merupakan orang pertama yang mencoba memikirkan suatu teori yang membenarkan adanya praktek hukuman mati.[9] Ia mengemukakan teorinya bertolak dari sudut pandang pertahanan diri. Ia melihat bahwa memang yang menjadi tujuan utama dari pelaksanaan sebuah hukuman adalah supaya orang yang bersalah bisa berubah, tetapi ada juga kemungkinan bahwa orang yang bersalah itu tidak mau berubah dan berpotensi mengulangi kejahatannya. Dalam hal ini ia menekankan bahwa yang bersalah dapat dihukum mati sejauh untuk menghindari kejahatan itu berlanjut. Dalam hal ini ia membandingkan seorang yang berbuat salah dengan suatu anggota badan yang terinfeksi, di mana apabila tidak dapat disembuhkan, maka ia dapat diamputasi untuk mencegah infeksi itu merambat ke anggota badan yang lain.[10]

Bapak Gereja lainnya menerima adanya hukuman mati sebagai kenyataan hukum sipil, tetapi mengutuk keikutsertaan orang Kristen di dalam pelaksanaannya. Santo Athenagoras (d.190) menulis tentang kedua hal ini, yakni pengakuan akan adanya praktek hukuman mati dan serentak ketidaksetujuannya akan keterlibatan orang Kristen di dalamnya.[11] Tanpa berbicara tentang keabsahan hukuman mati, Tertulianus juga sedikit menyinggung persoalan ini. Ia menerima otoritas kekuasaan publik yang berhak menjatuhkan hukuman, tapi serentak menentang keterlibatan orang-orang kristen dalam pelaksaannya. Origenes juga mengakui kuasa untuk menjatuhkan hukuman mati itu. Baginya, seseorang dapat menderita suatu hukuman yang lebih berat dari pada kematian melalui pelaksanaan hukuman mati.  Ia berpendapat bahwa kematian adalah hukuman yang tidak terlalu berat jika dibandingkan dengan terkubur dalam kutukan yang bersifat abadi.[12] Meskipun demikian, ia  nampaknya lebih kritis dalam melihat persoalan ini, terutama dalam melihat persoalan penyalahgunaan kekuasaan dan juga keterlibatan orang-orang Kristen dalam pelaksanaan hukuman mati ini.[13]

St. Agustinus, walaupun tidak banyak berbicara tentang persoalan ini, mengakui adanya penguasa kristen yang tanpa melihat kesalahan, mungkin telah menjatuhkan hukuman atas seseorang. Hal ini misalnya nampak dalam karya terkenalnya, The City Of God. Di sana Agustinus menjelaskan bahwa dalam arti tertentu otoritas yang berwenang dapat menjatuhkan hukuman atas seseorang yang bersalah. Dalam kapasitas sebagai penguasa yang yang menghukum seorang yang berbuat jahat, maka membunuh seorang yang melakukan kejahatan tidaklah bertentangan dengan perintah “jangan membunuh”.[14] Dalam artian ini, membunuh seseorang yang melakukan kejahatan itu dimaksudkan sebagai sarana untuk menghalangi seseorang melakukan lagi tindakan kejahatan yang sama dan serentak pula menimbulkan rasa takut pada anggota masyarakat untuk melakukan pelanggaran yang sama. Lebih jauh dari itu, pelanggaran atau kejahatan yang dibuat dilihat bukan hanya menyangkut pelanggaran terhadap hukum sipil, tetapi serentak juga menyangkut tindakan melawan cinta dan hukum Tuhan.[15]

Seorang pemikir kristen yang coba melihat problem hukuman mati ini dari sudut pandang yang agak berbeda adalah Lactantius. Ia mendasarkan pemikirannya pada perintah kelima dari Dekalog.[16] Baginya, perintah yang kelima “jangan membunuh”, merupakan sebuah perintah yang tidak mengenal kekecualian. Walaupun Gereja secara resmi tidak menerima pandangannya bahwa perintah kelima ini adalah sebuah larangan mutlak bagi penerapan hukuman mati, namun pengaruh dari pandangannya ini terus berlanjut, terutama dalam refleksi-refleksi teologis tentang hukuman mati yang berkembang pada zaman sekarang ini.

 

1.2.2. Zaman Skolastik

Pada abad XII, kekristenan secara luas menerima hak penguasa sipil untuk menjatuhkan hukuman mati bagi para penjahat. Meskipun demikian, Gereja melarang penggunaan hak ini yang terlalu berlebihan dan sewenang-wenang, di mana otoritas sekular hanya dapat menggunakannya demi prinsip keadilan dan bukannya sebagai sarana balas dendam atau karena kebencian.

Hal ini misalnya nampak dalam pemikiran St. Thomas Aquinas. Dalam  dua karya besarnya: Summa Contra Gentiles dan Summa Theologiae, ia mencoba mengembangkan lebih lanjut analogi medis sebagaimana yang dikemukakan Clemens dari Alexandria. Menurutnya, sama seperti suatu organ yang terinfeksi atau terjangkit penyakit menular harus dibuang demi memelihara kesehatan seluruh tubuh, demikian pula seorang yang berbahaya atau merupakan sampah masyarakat dapat dieksekusi dari pada merusakkan atau mendatangkan celaka bagi masyarakat.[17]

Dalam pada itu, St Thomas Aquinas menguraikan hak negara dalam menjatuhkan hukuman mati kepada seorang penjahat. Demi melindungi masyarakat, hukuman mati dapat dilaksanakan guna menghukum “sampah masyarakat,” yaitu orang-orang yang dengan bebas dan sukarela memilih untuk melakukan suatu tindak kejahatan berat.[18]

St Thomas Aquinas menegaskan bahwa melalui dosa, manusia menyimpang dari akal budinya dan jatuh dari martabatnya sebagai manusia yang diciptakan menurut gambar dan citra Allah. Beberapa tindak kejahatan bahkan begitu brutal hingga orang bertanya, “manusia macam apakah yang dapat melakukan tindak kejahatan demikian itu?”[19] Seorang yang melakukan suatu tindak kejahatan yang berat, menurut St Thomas, bahkan lebih mengerikan dari pada bintang buas yang ganas dan bahkan jauh lebih berbahaya dari itu, sebab ia dapat merusak individu-individu lainnya dan mencelakai masyarakat. Terkadang, beberapa individu telah begitu dipenuhi kejahatan, buta akan kebenaran dan kebajikan, dan tanpa penyesalan atas tindak kejahatan yang mereka lakukan, hingga adalah baik bila mereka disingkirkan secara permanen dari masyarakat.

Di sini, St Thomas Aquinas membuat pembedaan penting antara “sampah masyarakat” dengan “seorang yang tak bersalah,” dan pembedaan ini terus berlanjut dalam ajaran Katolik sampai sekarang. Menurutnya, apabila seseorang secara sukarela dan bebas melakukan suatu tindak kejahatan yang berat, ia tak lagi dapat dianggap sebagai `seorang yang tak bersalah,’ melainkan sebagai “seorang penyerang yang tidak adil.” Apabila ia dinilai sebagai ancaman bagi masyarakat secara keseluruhan, ia dapat dijatuhi hukuman penjara, dan bagi tindak kejahatan yang sungguh teramat berat, ia dapat dicabut hak hidupnya dalam masyarakat ini, pada masa ini, pada waktu ini, dan dieksekusi. Sama seperti seseorang berhak mengakhiri hidup orang lain sebagai upaya terakhir untuk melindingi hidupnya sendiri atau hidup orang lain, sama seperti negara berhak memaklumkan perang sebagai upaya terakhir untuk melindungi diri, demikian pula negara, sebagai upaya terakhir (satu-satunya cara yang mungkin), berhak malaksanakan hukuman mati untuk melindungi warganya dari penyerang yang tidak adil.[20]

St Thomas juga mengajukan argumentasi bahwa hukuman mati dapat dipergunakan pula untuk mencegah tindak kejahatan di masa mendatang.[21]St Thomas Aquinas menegaskan bahwa jika masyarakat yang baik dapat dilindungi dan diselamatkan dengan membunuh yang jahat, maka yang jahat dapat secara sah dijatuhi hukuman mati. Di samping itu, eksekusi terhadap seorang penjahat juga akan mencegah yang lain untuk melakukan tindak kejahatan serupa.

Akhirnya, menurut St Thomas, hukuman mati dapat mengilhami perbaikan diri, yakni bahwa penjahat yang dijatuhi hukuman mati, menghadapi akhir hidupnya yang segera tiba, dan sadar bahwa ia akan dihadapkan ke pengadilan Allah, diharapkan akan tergerak hatinya untuk bertobat.[22]

 

1.2.3. Perkembangan Pemikiran Setelah St. Thomas Aquinas

Mengikuti pemikiran St. Thomas Aquinas, para teolog moral Katolik hingga hari ini tetap mengakui suatu kenyataan bahwa hukuman mati dapat diterapkan sejauh memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu.[23] Dari sini kemudian muncul sebuah konsensus umum yang dirumuskan dalam tiga prasyarat untuk menerapkan hukuman mati:[24]

  1. Hanya dapat dijatuhkan oleh otoritas publik yang legal/ resmi.
  2. Hukuman harus sesuai dengan beratnya kejahatan.
  3. Perlu adanya kepastian moral bahwa pelaku kejahatan itu memiliki rasa bersalah atas pelanggaran yang dilakukan.

Hal pertama yang bisa memungkinkan diterapkannya hukuman mati adalah bahwa hukuman itu hanya bisa dijatuhkan oleh otoritas yang memang berwenang untuk itu. Dalam hal ini hukuman mati hanya dapat diputuskan melalui sebuah proses peradilan yang diyakini memiliki integritas untuk itu dengan tidak menyertakan motif balas dendam dan bukan sebagai sarana untuk menindas kelompok lain. Hal ini juga untuk menghindari adanya praktek main hakim sendiri oleh masyarakat.

Kondisi kedua yang menjadi prasyarat boleh diberlakukannya hukuman mati adalah bahwa hukuman itu haruslah dipertimbangkan dengan berat ringannya kesalahan yang dilakukan. Dalam hal ini hukuman mati hanya dapat dikenakan untuk kejahatan yang menyangkut kemanusiaan dan merugikan banyak pihak, misalkan  pembunuhan berencana atau pembunuhan masal.

Sebagai prasyarat terakhir bagi diperbolehkannya hukuman mati adalah kepastian moral tentang adanya rasa bersalah dalam diri terdakwa. Ini berkaitan dengan kesadaran dirinya bahwa yang menyebabkan jatuhnya hukuman itu bukanlah karena kesalahan pihak lain, tetapi karena akibat dari perbuatannya sendiri. Hal ini juga berkaitan dengan kepastian tentang suatu sistem pengadilan yang dirasa adil oleh semua pihak sehingga memunculkan kesadaran akan rasa bersalah pada diri terdakwa dan bukan melihat hukumannya sebagai bagian dari sebuah rekayasa peradilan.

2. Penggunaan Hak Untuk Menjatuhkan Hukuman Mati

Sampai pada titik ini , kita sudah melihat apakah menurut ajaran agama katholik, masyarakat mempunyai hak untuk menjatuhkan hukuman mati. Masih ada satu pertanyaan lain berkaitan dengan ajaran Katolik yang mempertimbangkan “perlukah masyarakat menggunakan haknya untuk menjatuhkan hukuman mati?” jika memang hak itu ada. Dalam menjawabi persoalan ini, Gereja menempatkannya dalam kerangka tujuan dari penerapan hukum mati yang tidak dapat dilepaskan dari tujuan penerapan hukum pada umumnya.[25]

Pertama, negara memiliki kewajiban untuk menjaga keselamatan orang banyak dan melindungi warganya dari malapetaka. Sebab itu, negara dapat menyatakan dan memaklumkan perang melawan penyerang dari luar komunitasnya sama seperti individu memiliki hak yang sah untuk mempertahankan diri.

Kedua, negara mempunyai hak dan kewajiban untuk menjatuhkan hukuman yang adil kepada individu-individu yang melakukan tindak kejahatan dan mengancam kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, keadilan menuntut bahwa suatu hukuman haruslah sepadan dengan kejahatan – hukuman harus proporsional dengan luka yang diakibatkan kejahatan. Hukuman yang demikian tidak hanya sekedar “mata ganti mata, gigi ganti gigi”, tetapi lebih dari itu, suatu hukuman yang adil berusaha memulihkan keadaan damai yang terluka oleh kejahatan. Dengan demikian, hukuman menuntut ganti rugi yang sepadan, serentak pula sebagai upaya pencegahan dan perbaikan diri.

Sebagai bentuk ganti rugi, hukuman secara khusus memulihkan kembali tata keadilan yang telah dilanggar oleh pelaku kejahatan. Sebagai contoh, jika pelaku kejahatan mencuri sesuatu, maka harus diberikan ganti rugi, misalnya dengan mengembalikan barang yang dicuri atau melakukan bentuk pembayaran lainnya. Pelaku juga dapat dikenai sanksi pencabutan atas hak-hak tertentu, misalnya dengan kurungan atau denda. Ganti rugi yang adil berusaha menyembuhkan luka yang diakibatkan oleh kejahatan dan mengembalikan tata keadilan.

Sejalan dengan pemikiran ini, hukuman sepatutnya mencegah terjadinya kejahatan di masa mendatang. Jika keadilan dilaksanakan dengan adil dan segera, maka hukuman tertentu untuk tindak kejahatan tertentu seharusnya mencegah terjadinya kejahatan di masa mendatang baik oleh pelaku kejahatan itu sendiri maupun orang lain. Hukuman seharusnya tidak hanya sekedar melindungi masyarakat dari suatu tindak kejahatan tertentu, melainkan juga menjauhkan pelaku kejahatan dari tindak kejahatan yang sama di masa mendatang.

Pada akhirnya, hukuman yang dijatuhkan atas seorang pelaku kejahatan haruslah membangkitkan motivasi dalam dirinya untuk memperbaiki diri. Penjahat yang dijatuhi hukuman diharapkan tergerak untuk melihat jalannya yang salah, bertobat dan kemudian mengubah hidupnya.

Hukuman yang adil berusaha menyeimbangkan ketiga perspektif ini: ganti rugi, pencegahan dan perbaikan diri. Perlu diperhatikan juga bahwa dalam menerapkan hukuman yang demikian, negara harus menjamin sebaik mungkin bahwa terdakwa diadili dengan adil dan bahwa hanya otoritas yang sah saja yang dapat menjatuhkan sanksi.[26]

3. Pandangan Magisterium Gereja Terhadap Hukuman Mati

3.1. Katekismus Gereja Katolik

Katekismus Gereja Katolik yang diterbitkan pada masa pontifikat Paus Yohanes Paulus II, tetap secara definitif menjadi sumber otoritatif kuasa mengajar Gereja tentang hukuman mati.[27] Dalam kaitannya dengan perintah kelima, Katekismus mempertimbangkan topik ini dalam dua perspektif, yakni dari hak untuk mempertahankan diri dan dari perspektif efek yang ditimbulkan dari sebuah hukuman.[28] Dalam kaitannya dengan persoalan pertama tentang hak untuk mempertahankan diri, Katekismus membedakan antara “upaya pertahanan diri dan masyarakat yang dilakukan secara sah” dan pembunuhan yang dilakukan secara sengaja. Menurut Katekismus, pertahanan diri yang sah bukanlah sebuah perkecualian dan dispensasi untuk suatu pembunuhan yang dilakukan secara sengaja. Keduanya berada dalam level yang sangat berbeda.

Dalam kaitannya dengan upaya pertahanan diri, Katekismus menekankan:

“Cinta kepada diri sendiri merupakan  dasar ajaran susila. Dengan demikian adalah sah menuntut haknya atas kehidupannya sendiri. Siapa yang membela kehidupannya, tidak bersalah karena pembunuhan, juga apabila ia terpaksa menangkis penyerangannya dengan satu pukulan yang mematikan.”[29]

Lebih lanjut, Katekismus Gereja Katolik juga menekankan bahwa pembelaan kesejahteraan umum masyarakat menuntut agar penyerang dihalangi untuk menyebabkan kerugian. Karena alasan ini, maka ajaran Gereja sepanjang sejarah mengakui keabsahan hak dan kewajiban dari kekuasaan politik yang sah, menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan beratnya kejahatan, tanpa mengecualikan hukuman mati dalam kejadian-kejadian yang serius.[30]

Prinsip inilah yang berlaku pula bagi negara dalam melaksanakan kewajibannya untuk menjaga keselamatan orang banyak dan melindungi warganya dari malapetaka. Sebab itu, negara dapat menyatakan dan memaklumkan perang melawan penyerang dari luar komunitasnya sama seperti individu memiliki hak yang sah untuk mempertahankan diri.[31]

Berdasarkan pemahaman di atas, Gereja Katolik pada prinsipnya menjunjung tinggi hak negara untuk melaksanakan hukuman mati atas penjahat-penjahat tertentu. Walau Gereja menjunjung tinggi tradisi ajaran yang mengijinkan hukuman mati untuk tindak kejahatan yang berat, tetapi ada beberapa persyaratan serius yang harus dipenuhi guna melaksanakan otoritas tersebut, yakni apakah cara ini merupakan satu-satunya kemungkinan untuk melindungi masyarakat atau adakah cara-cara tidak berdarah lainnya? Apakah dengan demikian pelaku dijadikan “tak lagi dapat mencelakai orang lain”? Apakah pelaku memiliki kemungkinan untuk meloloskan diri? Apakah kasus ini merupakan suatu kasus khusus yang menjamin bahwa hukuman yang demikian tidak akan sering dilakukan? Karena itu Katekismus juga menegaskan,

 “Sejauh cara-cara tidak berdarah mencukupi, untuk membela kehidupan manusia terhadap penyerang dan untuk melindungi peraturan resmi dan keamanan manusia, maka yang berwenang harus membatasi dirinya pada cara-cara ini, karena cara-cara itu lebih menjawab syarat-syarat konkret bagi kesejahteraan umum dan lebih sesuai dengan martabat manusia.”[32]

3.2. Paus Yohanes Paulus II

Selain kuasa mengajar yang dimiliki para uskup dan ajaran Katekismus Gereka Katolik, kewenangan Paus juga memainkan peranan penting dalam melihat dan menganalisa pandangan Gereja terhadap persoalan hukuman mati. Terutama yang perlu untuk dilihat di sini adalah Ensiklik Evangelium Vitae dari Paus Yohanes Paulus II yang membahas tentang martabat hidup manusia. Di dalam ensiklik tersebut, Paus menegaskan kembali apa yang telah dikemukakan dalam Katekismus dan juga yang dikemukakan oleh konferensi para uskup. Dengannya, Paus menegaskan lagi kebenaran dari upaya pertahanan diri yang sah serta tujuan sebuah hukuman. Adapun yang menjadi tujuan utama hukuman yang dijatuhkan oleh masyarakat adalah “untuk memulihkan kekacauan yang diakibatkan oleh pelanggaran” dan juga demi menjamin ketertiban dalam masyarakat.[33]

Dalam kaitan dengan upaya memulihkan kekacauan dan menjamin ketertiban dalam masyarakat, ketika menunjuk pada pertanyaan apakah eksekusi seorang yang bersalah diijinkan, ajaran Paus tentang persoalan ini nampaknya cukup tegas. Ia menulis:

“Sudah jelaslah, bahwa supaya tujuan-tujuan itu tercapai, hakekat dan beratnya hukuman harus dievaluasi dan diputuskan secara cermat, dan jangan sampai kepada ekstrem melaksanakan hukuman mati kecuali bila memang perlu. Dengan kata lain, bila tanpa itu sudah tidak mungkin lagi melindungi masyarakat.”[34]

Dengan menekankan pada perlunya evaluasi atas hukuman yang dijatuhkan, Yohanes Paulus II tidak menyangkal ajaran tradisional mengenai hak penguasa dalam menjatuhkan hukuman mati. Karenanya, ia memang tidak menolak legitimasi hukum pada umumnya, namun demikian ia menentang aplikasi hukuman mati dalam dunia modern. Di sini Bapa Suci lebih lanjut menjelaskan  perbedaan antara status sah hak untuk melaksanakannya di dalam keadaan tertentu dan kebutuhan untuk penggunaan hak itu dalam dunia sekarang. Yohanes Paulus II menegaskan bahwa status sah yang memungkinkan pelaksanaan hukuman mati ini tidak terletak lagi pada pertimbangan berat ringannya suatu tindak kejahatan yang dilakukan, tetapi pada ketidakmampuan masyarakat di dalam mempertahankan dirinya dengan cara-cara lain. Menurutnya, status ketidakmampuan masyarakat melindungi dan mempertahankan dirinya dengan cara-cara lain adalah faktor yang menentukan di dalam memutuskan apakah hukuman mati diperbolehkan atau tidak bagi seseorang yang melakukan kejahatan. Sejalan dengan itu, sejak masyarakat kita dapat menghukum yang melakukan kejahatan serius dengan hukuman penjara seumur hidup, Bapa Suci menilai bahwa bukan lagi sebuah kebutuhan mutlak untuk menjatuhkan hukuman mati sebagai upaya mempertahankan dan melindungi masyarakat.

“Mengenai soal ini makin kuatlah kecenderungan di dalam Gereja maupun dalam masyarakat sipil, untuk meminta supaya hukuman itu diterapkan secara sangat terbatas, atau bahkan dihapus sama sekali.”[35]

Singkatnya, menjatuhkan hukuman mati ketika itu tidak mutlak perlu merupakan sebuah tindakan yang melanggar ajaran Gereja Katolik yang sejak semula selalu dengan tegas mengulagi perintah jangan membunuh.

Pandangan Gereja yang demikian tentang hukuman mati ini dirasakan sejalan dengan martabat manusia dan juga dengan rencana Allah sendiri. Selain itu, hal ini juga sejalan dengan tujuan utama hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang yang berbuat jahat, yakni untuk memulihkan kekacauan yang diakibatkan oleh pelanggaran yang dilakukan seseorang.[36] Atas dasar ini, maka Gereja melihat bahwa pemerintah wajib memenuhi tujuan mempertahankan kepentingan umum, serta menjamin keamanan rakyatnya sekaligus memberikan dorongan dan bantaun kepada pelaku kejahatan/ pelanggaran untuk bisa mendapatkan rehabilitasi.[37]

Pandangan ini didasarkan pada ajaran Gereja mengenai kekudusan hidup manusia dan martabat manusia, yang menentang tindakan mengakhiri hidup manusia. Namun demikian, hak untuk hidup merupakan dasar dari kewajiban untuk melindungi serta memelihara hidup diri sendiri.[38]

3.3. Pernyataan Konferensi Para Uskup

Konferensi uskup Katolik di berbagai negara selalu mempertahankan ajaran Gereja yang menekankan tentang nilai luhur kehidupan manusia. Para uskup Amerika Serikat dan Filipina, misalnya, mempertanyakan justifikasi untuk hukuman mati “dalam konteks dunia sekarang”.

Konferensi para uskup Filipina secara umum melihat tiga pertimbangan bagi pelaksanaan hukuman mati seperti yang telah diuraikan di atas.[39] Mereka pertama-tama menolak hukuman mati, karena di sana telah hilang fungsi hukuman sebagai sarana perubahan.[40] Hal ini karena kematian secara otomatis menghilangkan kemungkinan untuk melihat hukuman sebagai suatu sarana bagi perbaikan diri yang lebih kreatif. Mereka juga mempertanyakan di sini sejauh mana pemahaman akan rahmat Allah dalam pelaksanaan hukuman mati, di mana Allah selalu dipahami sebagai yang berbelas kasih dan rela mengampuni.[41] Hal ketiga yang menjadi pertanyaannya adalah bahwa apakah efek yang ditimbulkan dari hukuman mati telah sesuai dengan apa yang diharapkan atau belum.[42] Memang diakui di sini bahwa masyarakat harus dilindungi dari kejahatan dan kemungkinan pembalasan dendam dari para penjahat, namun tidak dengan demikian menjadi alasan yang mendasar bagi pelaksanaan hukuman mati.

Di samping meneliti tentang pertimbangan-pertimbangan di atas, para uskup Filipina juga menekankan sulitnya penerapan  yang adil dalam sistem hukum yang seringkali membuat penjatuhan hukuman menjadi tidak efektif.[43] Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa pertimbangan tentang jenis kelamin, asal-usul, ras, agama dan suku seringkali menjadi hal yang membedakan apakah seseorang dijatuhi hukuman mati atau tidak. Hal ini semakin diperparah lagi dengan adanya sistem mafia peradilan.

Para uskup Amerika mencoba untuk melihat keselarasan antara penghapusan hukuman mati dengan nilai-nilai kristiani. Penghapusan hukuman mati, oleh mereka dilihat sebagai sebuah sarana bagi penghapusan siklus kekerasan yang menghantui masyarakat modern.[44] Di sini ditegaskan lagi tentang ajaran yang menekankan betapa berharga dan uniknya martabat setiap pribadi manusia yang diperoleh sejak terjadinya konsepsi sebagai mahkluk yang diciptakan menurut gambar Allah.[45]

Sejalan dengan pemikiran ini, para uskup Filipina menawarkan suatu pengertian mendalam yang sangat menolong. Mereka menolak suatu analogi klasik yang membandingkan kejahatan yang dilakukan seseorang dengan suatu organ tubuh yang sakit.[46] Mereka menekankan bahwa manusia tidaklah hanya sebagai suatu anggota masyarakat atau sebagai suatu organ/ bagian dari masyarakat, namun lebih jauh dari itu, ia adalah organ yang hidup yang serentak memiliki martabat dan keunikannya masing-masing. Sementara itu, manusia harus hidup untuk kebaikan masyarakat, tapi serentak pula masyarakat ada untuk mempromosikan kebaikan individu manusia. Hal ini karena setiap manusia mempunyai nilai pada diri sendiri dan bukanlah cita-cita dan tujuan masyarakat, sama seperti suatu organ tubuh tidaklah menjadi cita-cita dan tujuan dari keseluruhan tubuh manusia.[47]

Para uskup Filipina juga menegaskan bahwa sekali-kali tidak seorang pun hendaknya menyamakan penjahat yang dijatuhi hukuman mati dengan manusia yang belum lahir, orang-orang tua atau yang lemah, karena itu pengampunan adalah sebuah hal yang mutlak demi terjaminnya etika hidup yang lebih baik sebagaimana yang terus diperjuangkan oleh Gereja. Akhirnya konferensi para uskup Filipina menegaskan bahwa dengan adanya penghapusan hukuman mati, kita akan mencontohi teladan Kristus sendiri yang selalu bermurah hati, yang memberikan hidupnya demi menebus dosa dan kesalahan manusia.[48]

Kesimpulan

Menyelami pandangan Gereja terhadap hukuman mati bukanlah sebuah hal yang mudah. Ini dikarenakan oleh kenyataan bahwa menyangkut hukuman mati, Gereja Katolik tidak memiliki suatu ajaran yang spesifik. Meskipun demikian ketika berbicara tentang hak hidup setiap manusia Gereja selalu berkesempatan untuk sedikit berbicara tentang hukuman mati.

Pandangan gereja terhadap hukuman mati bagi sebahagian orang mungkin terasa membingungkan dan saling bertentangan. Namun apabila dilihat secara lebih mendalam, setiap kali berbicara tentang hukuman mati, Gereja selalu melihatnya dalam hubungan dengan hak hidup setiap manusia dan apakah hukuman mati merupakan satu-satunya cara yang bisa menjamin keselamatan sebuah masyarakat. Karena itu bagi Gereja, hukuman mati bukanlah sebuah hal yang mutlak bagi tindak kejahatan, tetapi ia hanyalah salah satu pilihan jika semua pilihan yang lain tidak lagi bisa mengatasinya.

Sesungguhnya, pandangan gereja tentang hukuman mati ini adalah sebuah hal yang sangat sesuai dengan konsep hak asasi manusia dan konsep pemasyarakatan dewasa ini, yang mana ia berpijak pada tujuan dijatuhkannya sebuah hukuman terhadap seorang penjahat.

Akhirnya ajaran Katolik tentang hukuman mati adalah kesempatan untuk memeriksa sikap kita sendiri. Meskipun kita harus menunjukkan keprihatinan kepada korban kejahatan dan mendukung legitimasi masyarakat dan pembelaan diri yang pantas, tetapi serentak pula di dalam Kristus, kita tidak bebas untuk langsung meluapkan dendam atau kebencian terhadap siapapun. Amal kasih kristiani harus dapat dilaksanakan tidak hanya dengan prinsip kehati-hatian, tetapi juga ditampilkan untuk semua dan itu ditunjukan melalui kesediaan kita untuk memberikan kesempatan kepada setiap orang yang bersalah untuk bertobat dan memperbaiki kesalahannya. Manusia bukanlah binatang, ia adalah ciptaan Tuhan yang dilengkapi dengan kemampuan dan kemungkinan untuk mengubah seluruh perilaku hidupnya dan berniat menjadi warga negara yang baik dan manusia yang takut akan Tuhan. Dan untuk itu, waktu merupakan guru dan pengalaman yang paling baik dan berharga di dalam hidup, yang di dalamnya manusia perlu diberi tahu dan diberi jalan agar ia mengetahui bahwa hanya Tuhan sajalah yang adil dan Ia mengasihi keadilan.


[1] Father Augustine Judd, O.P., Catholics and Capital Punishment, (USA: Catholic Information Service Knights of Columbus Supreme Council, 2000), hal. 4.

[2] Ibid.

[3] Perajaman seseorang dengan batu dilakukan oleh segenap anggota jemaat dan ini secara tertentu menunjukkan bahwa yang terluka dengan kesalahan yang mereka perbuat itu bukan hanya satu dua orang, tetapi semua anggota kelompok tersebut. Dengan demikian kesalahan itu memiliki nilai komunal.

[4] Kenneth R. Overberg, S.J., Respect Life:The Bible And The Death Penalty Today, http://americancatholic.org/product.asp?prodid=N1000

[5] Ibid.

[6] Bandingkan kata-kata yang diungkapkan-Nya kepada perempuan yang kedapatan berzinah “Akupun tidak menghukum engkau. Pergilah, dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang.” (Yohanes 8:11)

[7] www. Progresivetheology.org/essay/2005.12.10-capital-punishment-1000.html.

[8] Father Augustine Judd, O.P., Op. Cit., hal. 9.

[9] Ibid.

[10] Ibid.

[11] Ibid, hal. 10.

[12] Ibid.

[13] Ibid.

[15] Ibid.

[16] Father Augustine Judd, O.P., Op. Cit., hal.11.

[17]  Thomas Aquinas, Summa Theologiae, II-II, q. 64, a. 2, http://newadvent.org/summa/3064.htm

[18] Ibid, II-II, q. 64, a. 3.

[19] Ibid.

[20] Ibid.

[21] Ibid.

[22] Ibid.

[23] Father Augustine Judd, O.P., Op. Cit., hal. 13.

[24] Avery Cardinal Dulles, Catholicism & Capital Punishment,  http://www.catholiceducation.org/articles/printarticle.html?id=3143

[25] Father Augustine Judd, O.P., Op. Cit., hal.14.

[26] Capital Punishment: The Infliction By Due Legal Process Of The Penalty Of Death As A Punishment For Crime, http://www.newadvent.org/cathen/12565a.htm

[27] Sumber lain yang juga signifikan tentang hukuman mati adalah ensiklik Paus Yohanes Paulus II, Evangelium Vitae yang dikeluarkan pada 25 Maret 1995.

[28] Paus Yohanes Paulus II, Katekismus Gereja Katolik, (terj. P. Herman Embuiru, SVD), (Ende: Percetakan Arnoldus, 1998), art. 2263-2267.

[29] KGK, art. 2264.

[30] KGK, art. 2266

[31] P. William Saunders, Straight Answers: Capital Punishment and Church Teaching, (diterjemahkan oleh YESAYA: http://www.indocell.net/yesaya atas ijin The Arlington Catholic Herald), http://yesaya.indocell.net/id935.htm

[32] KGK, art. 2267.

[33] KGK, art. 2266.

[34] Paus Yohanes Paulus II, Evangelium Vitae, (terj. R. Hardawirjana, SJ), (Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, 1997), art. 56 paragraf 2.

[35] Ibid, art 56paragraf 1.

[36] Bandingkan KGK, art. 2266.

[37] KGK, art. 2266.

[38] KGK, art. 2264.

[39] Catholic Bishops’ Conference of the Philippines, Statement On Capital Punishment, http://www.scribd.com/doc/3321970/CBCPMonitor-vol11n18

[40] Ibid.

[41] Ibid

[42] Ibid

[43] Ibid

[45] Ibid.

[46] Catholic International, Restoring the Death Penalty: A Backward Step, http://www.questia.com/PM.qst?a=o&se=gglsc&d=5001267452

[47] Ibid.

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s